Home / REVIEW BUKU / Book Review: KORUPSI BIBIT & CHANDRA

Book Review: KORUPSI BIBIT & CHANDRA

Jumat, 15 Agustus 2008, Restoran Tomodachi, Belaggio Residence, sekitar pukul 18.30, Ari Muladi menerima kedatangan Bibit Samad Rianto dan Ade Raharja.

Setelah berbincang seperlunya, tas berisi uang Rp 1.5 milyar yang berada di samping kaki Ari Muladi digeser oleh Ade Raharja ke arah kaki Bibit Samad Rianto sambil mengatakan, “Ini, Mas” dan dijawab oleh Bibit S. Rianto, “O, ya.” Kemudian mereka pulang dan tas tersebut di tenteng oleh Bibit Samad Rianto.

(Kesaksian Anggodo Widjojo di depan Penyidik Polri)

Antasari Azhar menjelaskan bahwa perkara dugaan suap kepada Anggota Komisi IV DPR RI pada prinsipnya harus naik tingkat penyelidikan karena alat buktinya cukup dan para pimpinan KPK yang menerima uang harus bertanggung jawab.

Antasari sempat bertanya  kepada Eddy, apakah Sdr. Chandra M. Hamzah sudah kebagian uang, dijawab Eddy “sepengatahuan saya belum” selanjutnya Sdr. Antasari Azhar mengatakan “jangan-jangan itu penyebabnya, maka muncul panggilan lagi.”

(Kesaksian Eddy Sumarsono di depan penyidik Polri)

Pada 11 Agustus 2008, di Karaoke Deluxe, Hotel Peninsula, Slipi Jakarta Barat, ia menerima uang senilai kurang lebih Rp 3.750.000,00 atau setara dengan USD 404,600. Uang itu hendak digunakan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di PT Masaro yang sedang ditangani oleh KPK. Uang tersebut sudah terbagi 4 (empat) amplop masing-masing 1,5 M satu amplop, 1 M dua amplop,  dan Rp 250 juta satu amplop.

Uang tersebut seharusnya diserahkan kepada M. Yasin, Bibit S. Rianto, dan Bambang Widaryatmo. Menurut Yulianto uang tersebut diserahkan kepada Ade Raharja di restoran China “Lemon Tree” untuk selanjutnya oleh Ade Raharja diserahkan kepada M. Yasin.

(Kesaksian Ari Muladi)

Suatu ketika saya mendapat informasi dari seseorang, bahwa demi menjaga nama baik saya, dia ingin menyampaikan info bahwa kasus Masaro telah “diselesaikan” oleh oknum KPK dengan PT Masaro. Mendengar ini, saya terkejut dan tidak percaya. Selanjutnya pemberi info sanggup memberi kesempatan jika saya ingin mendengar testimoni dari PT Masaro. Belakangan pemberi info menyampaikan bahwa ada penyerahan tahap 2 kepada salah satu pimpinan (KPK).

(Testimoni Antasari Azhar)

Keputusan pimpinan KPK tentang Pencabutan Larangan Bepergian ke Luar Negeri kepada Joko S. Chandra tanggal 26 september 2008 tanpa memina persetujuan KPK lainnya mengandung “Cacat Subtansil”.

Bahwa Joko S. Chandra telah selesai menjalani pemeriksaan, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan serta yang bersangkutan untuk sementara telah cukup didengar keterangannya, ternyata sama sekali tidak pernah dilakukan baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun dalam sidang pengadilan terhadap Joko S. Chandra.

Sementara “cacat prosedural” yang dilakukan oleh KPK adalah surat tersebut hanya ditandatangani salah satu pimpinan KPK, padahal seharusnya berdasarkan pasal 21 ayat (5) UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, semua keputusan KPK harus bersifat kolektif/kolegial, sehingga Keputusan Pimpinan KPK nomor Kep-351/01/IX/2008 tentang Pencabutan Larangan Bepergian ke Luar Negeri kepada Joko S. Chandra tanggal 26 September 2008 menjadi keputusan yang tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau Niet Rechtgelddige beschikking dan keputusan ini ada yang merupakan batal (nietig) ataupun ada yang batal demi hukum (Nietig van rechtswege).

Baca Juga

ARBITER TUNGGAL

“Baru pertama kali dalam perkara arbitase, arbiter mengundurkan diri di saat musyawarah majelis. Pengunduran diri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *