Home / BERITA / Belum Berhentikan Ahok, Alasan Mendagri Dinilai Mengada-ada

Belum Berhentikan Ahok, Alasan Mendagri Dinilai Mengada-ada

Pemberhentian sementara Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok yang kini menjadi terdakwa penistaan agama, belum juga dilakukan Mendagri. Padahal, hal itu merupakan amanat dari UU Pemerintahan Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Mohammad Syaiful Jihad merasa heran pada langkah yang tak kunjung diambil Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memberhentikan Ahok.

Terlebih, alasan Mendagri belum mengeluarkan SK pemberhentian, yakni menunggu informasi nomor registrasi perkara Ahok dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menunggu selesainya cuti kampanye Ahok sebagai calon gubernur DKI, menurutnya, sangat mengada-ada.

“Mendagri tidak perlu menunggu surat dari PN Jakarta Utara yang menginformasikan nomor register perkara Ahok karena persidangan yang terbuka untuk umum sudah dua kali digelar,” ujar Syaiful.

Pasalnya, lanjut Syaiful, sudah menjadi pengetahuan umum dan juga tersebar di media massa bahwa Nomor Register Perkara Pidana Ahok adalah 1537/PidB/2016/PNJktutr.

“Di zaman modern dan terbuka ini Mendagri jangan bersikap lamban dengan mengandalkan pola komunikasi zaman dulu,” terang Syaiful, dilansir JPNN, Selasa (27/12).

Lebih lanjut Syaiful mengungkapkan bahwa UU Pilkada mengatur bahwa kepala daerah diberhentikan sementara bukan setelah diketahuinya nomor register perkara pidananya. Tetapi setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

“Alasan pemberhentian Ahok harus menunggu selesainya cuti kampanye sangat tidak tepat. Logikanya sederhana sekali, kepala daerah aktif yang menjadi terdakwa saja harus langsung diberhentikan, apalagi kepala daerah yang memang sudah menjalani cuti. Tidak ada dasar hukum dan tidak ada logikanya pemberhentian kepala daerah harus menunggu selesainya masa cuti kampanye,” papar Syaiful.

IA kemudian menambahkan, soal pemberhentian karena jadi terdakwa dan cuti kampanye adalah dua hal berbeda. Mekanisme keduanya diatur UU di rezim yang berbeda pula, sehingga tidak saling mempengaruhi. Pemberhentian diatur di UU Pemerintahan Daerah, sementara cuti kampanye diatur dalam UU Pilkada. (HR)

Baca Juga

Ahok Tiba di PN Jakut dengan Pengawalan Ekstra Ketat

Dengan pengawalan sangat ketat, terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *