Home / HALAL / Begini Rangkaian Proses Sertifikasi Halal untuk Vaksin oleh MUI

Begini Rangkaian Proses Sertifikasi Halal untuk Vaksin oleh MUI

Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa saat ini baru ada dua vaksin yang sudah mendapat sertifikat halal di Indonesia. Sertifikasi ini memang penting, terutama bagi masyarakat Muslim. Namun dalam kondisi darurat, penggunaan obat yang belum halal boleh dilakukan, selama belum ditemukan obat yang halal.

“Dalam kondisi darurat boleh menggunakan obat yang belum halal selama belum ditemukan obat lain yang sudah pasti halal. Tapi masa darurat terus? Harus ada batas waktunya, sampai kapan obat yang haram ini dipakai?” tutur Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lukmanul Hakimketika dihubungi detikHealth, Selasa (17/3/2015).

Dijelaskan Lukman bahwa proses untuk mendapatkan sertifikat halal sangat mudah. Jika proses berjalan lancar, waktu yang dibutuhkan hanya kurang lebih 3 hingga 4 minggu.

Secara garis besar, ada 4 proses utama yang harus dilalui agar vaksin memperoleh sertifikat halal. Yang pertama adalah pemeriksaan dokumen, pemeriksaan pabrik, uji laboratorium, serta rapat oleh auditor dan komisi terkait.

“Jadi diperiksa dokumennya dulu, datanya, kalau lengkap nanti kita rapat auditor untuk kita audit. Setelah itu pemeriksaan lapangan, kalau masih ada yang kurang lengkap kita ajukan uji laboratorium. Jika mulus prosesnya 3-4 minggu sudah dirapatkan di komisi fatwa dan keluar halal atau haramnya,” urai Lukman lagi.

Lukman juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dapat menggagalkan produk vaksin untuk mendapat sertifikat halal. Pertama adalah tentu saja jika bahan bakunya berasal dari najis atau hal-hal yang haram. Kedua, proses pembuatan vaksin menggunakan alat yang mengandung atau bersentuhan dengan najis atau barang haram.

Ketiga, penyimpanan bahan baku serta produk vaksin dilakukan dalam satu ruangan dengan barang najis atau haram. Terakhir adalah produsen tidak mempunyai sistem yang menjamin konsistensi kehalalan produknya. Jika salah satu syarat saja tak terpenuhi, vaksin tak akan mendapat sertifkat halal sebelum produsen memperbaikinya.

“Harus dilihat gudangnya juga dong. Nanti kalau disimpan satu ruangan kan bisa tercampur barang najis, ada indikasi mencemari atau tidak. Lalu yang terakhir, kalau kita tidak menjamin konsistensinya, bisa-bisa setelah dapat sertifikasi mereka ubah lagi,” tandasnya lagi.

Proses yang sama juga berlaku untuk pengurusan sertifikat halal bagi produk obat dan makanan. Dikatakan Lukman bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 60 hari atau 2 bulan, mengingat tak sedikit produsen yang sering kurang memberikan data serta dokumennya.

“Prinsipnya kita harus terbuka, obat, makanan atau vaksin. Dibuatnya dari apa, bagaimana prosesnya, pokoknya harus dijelaskan sedetil-detilnya karena halal dan haram itu harus jelas. Nggak ada kira-kira halal atau kira-kira haram. Adanya jelas halal dan jelas haram,” pungkasnya.

Sumber : health.detik.com

Baca Juga

LPPOM MUI Anugerahkan Halal Award 2016, Ini Para Peraihnya

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI kembali memberikan Halal Award kepada para pemangku …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *